Penataan Kawasan : MENUJU PENGELOLAAN BERBASIS RESORT

oleh: Wiratno, Direktorat konservasi Kawasan-Ditjen PHKA-Dephut

1. Latar Belakang dan Justifikasi

* Eselon I Departemen Kehutanan, yang memiliki mandat ”pemangkuan” kawasan hanya Ditjen PHKA. Ditjen BPK tidak mengelola langsung hutan produksi. Dengan konsep KPHP, kemungkinan besar pengelolaan hutan produksi ke depan segera diserahkan ke daerah. Pemegang HPH, HTI, dan IPK lah yang melakukan intervensi dan kontrol langsung di lapangan. Ditjen RLPS juga demikian, bergerak di tataran hutan rakyat, hutan kemasyarakatan tentu tidak melakukan pemangkuan kawasan secara langsung. Tetapi terbats melalui intervensi kebijakan untuk meningkatkan produktifitas dalam berbagai bentuk agroforetsry atau social-forestry di lahan-lahan milik masyarakat, antara lain melalui program HKM, hutan desa, dan penghijauan.

* Perkembangan baru terjadi dengan terbitnya PP No 6/2007 dan PP No 3 2008, maka kawasan hutan produksi dan hutan lindung akan dikelola dengan konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yang terdiri dari KPH-Produksi, KPH-Lindung, dan KPH-Konservasi.

* Ditjen PHKA melalui UPTnya Balai TN dan Balai KSDA wajib melakukan pengelolaan di tingkat lapangan. Ini mandat yang disebutkan dalam UU No.5 tahun 1990. Pasal 29 menyatakan pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Namun sampai dengan saat ini, mandat tersebut belum diterjemahkan ke dalam bahasa teknis pengelolaan oleh seluruh UPT, dengan berbagai alasan dan latar belakangnya. Beberapa UPT telah melakukan pengelolaan di tingkat lapangan dan menunjukkan proses pembelajaran yang menarik sebagai cikal bakal pengelolaan sampai di tingkat ”resort”. Resort sebagai unit manajemen terkecil ini ditetapkan oleh UPT Ditjen PHKA tanpa didasarkan pada ”kriteria” dan ”indikator” yang mencukupi dari justifikasi ilmiahnya. Luas suatu resort bervariasi antara 10.000 Ha sampai dengan 50.000 Ha atau bahkan 100.000 Ha.

* Belum lengkapnya sistem kerja di tingkat resort, dihapusnya Eselon V setingkat Kepala Resort, mendorong ketidakjelasan kegiatan minimal di tingkat lapangan. Hal ini lebih lanjut meningkatkan ketidakkehadiran staf di resort-resort. Ketika lapangan ditinggalkan, maka kawasan seolah-olah menjadi tidak bertuan dan cenderung mengarah ke dalam situasi yang disebut sebagai ”open access”. Pada titik situasi seperti inilah maka intensitas gangguan terhadap kawasan semakin meningkat. Gangguan tersebut mewujud ke dalam berbagai kegiatan ilegal antara lain perambahan, penyerobotan, konflik batas, illegal logging, perburuan satwa, dan pendudukan kawasan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggungjawab. Akibat lanjutan dari tidak adanya sistem pengelolaan berbasis Resort yang berakibat rendahnya ketidakhadiran staf di tingkat lapangan, yang diperparah dengan absen atau tidak efektifnya pengamanan dan penegakan hukum, dalam waktu yang lama antara lain adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan persoalan di tingkat lapangan tidak pernah diketahui dengan pasti. Misalnya siapa dan berapa luas kawasan yang merambah per satuan waktu, atau membalak kayu siapa saja tokoh intelektualnya, jaringan pemasarannya, jumlah kayu jarahan, dan seterusnya. Apabila kondisi akut ini terjadi untuk waktu yang lama, maka dapat dipastikan bahwa skala persoalan menjadi sedemikian besar, sehingga kawasan dikuasai kelompok-kelompok terorganisir itu, dan petugas semakin tidak berani memasuki kawasannya selama bertahun-tahun. Proses ini disebut sebagai sebagai proses ”pembiaran”. Berkonotasi negatif seolah-olah terjadi kesengajaan dari pihak pengelola untuk tidak berbuat apapun, dan terkesan menutupi persoalan tersebut. Perambahan di beberapa kawasan konservasi yang semakin tidak terkendali, merupakan buah dari proses pembiaran yang lama. Sistem pemantauan kawasan yang efektif tidak atau belum dibangun di tingkat lapangan. Demikian pula sistem ini belum dibangun di tingkat pusat hingga saat ini.

2. Di pihak lain, ketika sistem penataan dan pemantauan perambahan/kerusakan di lapangan tidak dibangun dengan konsisten, di mata penegak hukum-polisi, jaksa, pengadilan, kita juga bisa dinilai tidak serius. Kita disalahkan karena punya kawasan tidak dikelola, dijaga, dan dipantau. Ketika persoalan menjadi semakin tidak terkendali, baru dilakukan penegakan hukum. Dalam kondisi pengelolaan yang seperti ini, maka pengelolaan kawasan konservasi masih diwarnai dengan sikap yang reaktif. Ketiak terjadi persoalan, baru dilakukan upaya represif dan penegakan hukum, dengan meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaaan, dan Pengadilan. Oleh karena itu, komitmen jangka panjang dengan jajaran penegak hukum tersebut harus dibangun agar hukum dapat ditegakkan di lapangan. Proses hukum juga tidak hanya terbatas pada P-21, tetapi harus dipantau sampai putusan pengadilan yang tetap.

3. Ketiadaan petugas di lapangan, juga mengakibatkan tanda atau pal batas kawasan konservasi dan tujuan pengelelolaan kawasan konservasi tidak (cukup) difahami dan diakui oleh masyarakat. Dengan demikian, maka jangan harap kita akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sementara itu, pengelola mengetahui bahwa dengan keterbatasan dana, sarana prasarana, dan luasnya kawasan yang harus dikelola, maka hampir mustahil mampu melakukan pengelolaan secara soliter tanpa dukungan dari masyarakat, kelompok swadaya masyarakat, Pemda, lembaga swadaya masyarakat, atau mitra lainnya.

4. Akumulasi dan resultante dari ketiga aspek tersebut di atas, maka kerusakan semakin meluas, sampai pada skala yang hampir sedemikian besar untuk ditangani oleh UPT dalam beberapa tahun ke depan. Dalam beberapa kasus, kecepatan perambahan di TN.Gunung Leuser wilayah Besitang, Kab.Langkat, tingkat kecepatan perambahan (oleh sawit) ketika tidak dilakukan intervensi hukum dapat mencapai angka yang sangat tinggi. Berdasarkan penafsiran Citra Landsat, pada tahun 1995 luas kerusakan (deforestasi) mencapai 8.470 Ha dan pada tahun 2002 meluas lagi sampai 21.130 Ha. Dengan demikian, pada periode 7 tahun tersebut, telah terjadi kerusakan atau deforestasi seluas 1.832 Ha/tahun. Sementara contoh di kawasan TN.Tesso Nilo, kecepatan okupasi untuk penanaman sawit adalah seluas 1.990/tahun pada periode 2005-2007, dengan total perambahan di 2007 seluas 5.727 Ha. Sebagian besar perambah sebanyak 1.652 KK atau 89,7% yang menduduki TN Tesso Nilo berasal dari wilayah perbatasan Riau-Sumatera Utara. Kecepatan perluasan perambahan di areal calon perluasan TN Tesso Nilo, di eks areal HPH PT Nanjak Makmur sebesar 2.191 Ha/tahun.

5. Kehilangan kawasan hutan seluas hampir 2.000 Ha/tahun sebagai akibat dari tidak adanya sistem pengelolaan di tingkat lapangan. Data dan informasi tentang luasan perambahan ini didukung dengan analisis citra landsat, dan diverifikasi oleh Team Reaksi Cepat, yang bekerja di lapangan, sekaligus untuk memetakan pola-pola okupasi, jaringan yang dibangun, dan mengidentifikasi aktor/pemodal di balik kegiatan ilegal tersebut. Di TN.Gunung Leuser, Team Reaksi Cepat ini disebut dengan Conservation Respon Unit, yang anggotanya terdiri dari unsur staf TNGL, Fauna Flora International, dan masyarakat setempat. Maka, perlu dibangun Sistem Monitoring Kerusakan Kawasan Konservasi, baik di tingkat pusat dan yang menjadi prioritas adalah sistem ini harus segera dibangun di UPT. Sistem Monitoring ini akan dibahas secara khusus dalam Concept Paper Kedua.

6. Beberapa UPT, yaitu TN.Gunung Halimun Salak, TN Gunung Gede Pangrango, TN Alas Purwo, TN Kerinci Seblat, dan TN Gunung Leuser telah mengembangkan berbagai inisiatif pengelolaan berbasis resort. Artinya, pengelolaan dilakukan di lapangan dengan resort sebagai Unit Manajemen Terkecil.

Pola-pola yang dikembangkan menunjukkan indikasi bahwa memang pola inilah yang seharusnya segera diadopsi di tingkat nasional.

2. Tahapan Penataan Kawasan

Penataan kawasan merupakan langkah pertama dalam pengelolaan kawasan untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya, yang didasarkan pada prinsip 3P, yaitu Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan. Secara indikatif, penataan kawasan ini telah dicantumkan di dalam dokumen Rencana Pengelolaan (RP) 20 tahun. Namun demikian, hanya terbatas sampai pada penentuan zonasi-sebagai alat manajemen kawasan, sebagaimana diamanatkan dalam UU No.5 tahun 1990, bahwa kawasan KPA/KSA dikelola berdasarkan sistem zonasi. Arahan untuk penataan atau membagi kawasan secara struktural, dari Balai (Besar) à BPTN/Seksi WilayahàResort-resort belum pernah diberikan arahan teknisnya. Untuk itu, tahapan penataan kawasan konservasi perlu diajukan sebagai langkah sistematis menunju pengelolaan yang lebih sistematis, efektif, dan bermanfaat, sesuai dengan tujuan masing-masing suatu kawasan konservasi tersebut ditetapkan pada mulanya. Tujuan tersebut tercantum di dalam surat keputusan (SK) Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan konservasi tersebut. Tahapan-tahapan penataan kawasan konservasi adalah sebagai berikut :

Tahap Pertama : Menyiapkan Tim Kerja

Tim Kerja perlu dibentuk oleh Kepala Balai, dengan anggotanya terdiri dari staf struktural maupun fungsional (Polhut) atau PEH. Tugas utama Tim adalah menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penataan kawasan, melalui desk study dan analisis termasuk melakukan groundcheck ke lapangan mengambil sampel serta melakukan wawancara semi terbuka dengan key stakeholders, antara lain tokoh formal, informal di tingkat desa atau dusun, mantan staf yang memiliki pengetahuan tentang sejarah penataan batas kawasan di wilayah kerjanya, kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang aktif membantu dan memiliki pengalaman lapangan.

Tahap Kedua : Menyiapkan Prakondisi Penataan

Pada tahapan ini, sebagian besar adalah melakukan analisis informasi sekunder atau desk-study tentang dokumen-dokumen internal kawasan, seperti dokumen perencanaan yang telah ada (Rencana Pengelolaan, Rencana Lima Tahunan atau Renstra, Zonasi, kondisi dan status tata batas kawasan; kelengkapan peta-peta kawasan-peta-peta dasar, antara lain peta geologi, peta geomorfologi, peta jenis tanah, peta iklim, peta topografi; Dokumen-dokumen eksternal (dari Pemprov/Pemkab), antara lain tentang peta dan Perda tata ruang provinsi/kabupaten, Renstra Pemprov/Pemkab, dokumen rencana pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya; Hasil-hasil kajian tentang potensi kawasan, survai species, kajian pembangunan daerah, kajian pola penggunaan ruang, kesesuaian lahan; kajian tentang pengembangan daerah, pemekaran desa, kecamatan, kabupaten, provinsi; potensi pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan, industri, untuk mengetahui dan mengkaji potensi konflik kepentingan di kemudian hari, terkait dengan pengembangan daerah penyangga kawasan konservasi. Salahsatu hasil kajian terpenting pada tahap pertama adalah plotting batas kawasan ke dalam peta citra landsat atau google, untuk mengetahui : (1) batas indikatif kawasan dan kondisi kawasan di dalam batas tersebut, adanya pola-pola pembukaan yang mengarah ke deforestasi kawasan, (2) batas antara kawasan dengan batas-batas administrasi desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi, (3) pola pembukaan kawasan yang mungkin mengarah ke deforestasi, dikaitkan dengan jaringan jalan, sungai, dan pola penggunaan lahan di daerah penyangga, dan (3) titik-titik di mana diprediksi sudah atau dapat dikembangkan potensi-potensi kawasan, baik wisata alam maupun jasa lingkungan.

Tahap Ketiga : Peta Indikatif Penataan Kawasan dan Groundcheck

Pada tahap ini, Tim Kerja menghasilkan Peta Dasar Penataan Kawasan (PDPK) dengan skala bervariasi antara 100.000 s/d 25.000. PDPK telah menggambarkan secara indikatif pembagian kawasan ke dalam wilayah-wilayah pengelolaan, baik seksi wilayah sampai dengan tingkat resort-resort, dan secara indikatif sudah mulai menunjukkan arahan zonasi. PDPK dihasilkan dari overlay peta-peta :

1. peta citra landsat terakhir di kawasan maupun di daerah penyangga;

2. peta indikatif arahan zonasi;

3. peta kajian vegetasi/sebaran flora dan atau fauna;

4. peta batas kawasan-peta penunjukan/penetapan;

5. peta topografi;

6. peta jaringan jalan dan sungai;

7. peta tata guna lahan di daerah penyangga;

8. peta-peta lain yang relevan.

PDPK yang dihasilkan pada tahapan pertama dijadikan dasar untuk melakukan groundchecking dan wawancara dengan key stakeholders., dengan fokus bahasan pada pembagian kawasan ke dalam wilayah-wilayah pengelolaan, yaitu Seksi Wilayah dan Resort), yaitu menentukan batas-batas alam (sungai, anak sungai, punggung bukit, gunung, alur, jalan) yang dapat dipakai sebagai penanda batas dan luas wilayah pengelolaan di tingkat Seksi Wilayah maupun Luas Resort-sebagai Unit Manajemen Terkecil, yang efektif dan memudahkan bagi pengelola untuk mengenalinya di lapangan. Metode atau metodologi untuk menentukan berapa luas minimal dan maksimal suatu Resort belum pernah disusun. Penelitian terhadap hal mendasar ini belum pernah dilakukan. Tidak seperti sejarah pembangunan hutan jati di Jawa, yang ditopang oleh 2 thesis doktor sebagaimana dituliskan oleh Prof.Hasanu Simon (lihat catatan).

Catatan:

Sejarah pembangunan hutan jati di Jawa ditulis dengan sangat jelas oleh Simon, H (2004), dalam buku berjudul : ” Membangun Kembali Hutan Indonesia”. Diuraikan bahwa Rencana Perusahaan Tetap yang diumumkan pada tahun 1938 (Instruksi 1938), disusun berdasarkan pada hasil thesis 3 doktor, yaitu Wulf Von Wulfing tentang Tabel Normal Jati (1926); Coster (1932) yang menyusun Petunjuk Teknis Pembuatan Tanaman Jati-mengadopsi dan membenarkan tulisan Buurman De Djaticultuur; dan Hart (1928) tentang Petunjuk Teknis Penjarangan. Ketiga thesis doktor ini menjadi ujung tombak pelruasan pembangunan hutan jati dari 650.000 Ha menjadi 1.000.000 Ha, yang dinilai sebagai jaman keemasan kehutanan Indonesia.

Demikian pula, ditentukan batas-batas secara fisik Daerah Penyangga di di tingkat Seksi Wilayah. Daerah Penyangga ini dapat berupa hutan lindung, hutan produksi, perkebunan besar (antara lain: sawit, karet, coklat, kelapa), perkebunan rakyat, lahan pertanian masyarakat, atau pemukiman masyarakat.

Pokok bahasan diarahkan pula pada persoalan dan potensi yang ada di Seksi Wilayah maupun Resort, dalam kaitannya dengan batas desa, dusun, pola interaksi desa/dusun dengan kawasan, dan sebagainya. PDPK mungkin dapat dijadikan salah satu acuan awal untuk menghubungkan pola-pola interaksi desa-kawasan ke dalam sketmap dalam konstelasi sejarah (time series analysis), yang disusun secara partisipatif bersama aparat desa, dusun, tokoh pemuda, LSM melalui Focus Group Discussion (FGD). Metode Participatory Rural Apprisal (PRA) dapat digunakan dalam proses dialog multipihak ini. Hasil dari PRA ini dimasukkan ke dalam sistem database di tingkat Seksi Wilayah atau Balai (Besar).

Tahap Keempat : Revisi Peta Pembagian Wilayah Pengelolaan.

Hasil dari groundcheck dan FGD dijadikan dasar untuk melakukan revisi batas kawasan di tingkat Seksi Wilayah maupun Resort. Hasil ikutan terpenting dari FGD antara lain agar Profil Seksi dan Profile Resort dapat mulai digambarkan lebih jelas. Profil ini menyangkut pola-pola interaksi dan ketergantungan desa-desa atau dusun-dusun dengan kawasan, persoalan batas-batas kawasan dengan desa/dusun. Mungkin saja sudah muncul berbagai informasi tambahan seperti kelembagaan-kelembagaan lokal yang berpotensi menjadi mitra, aspirasi lokal menyangkut persoalan-persoalan yang dihadapi oleh desa,dusun, terkait dengan kawasan dan potensi di dalamnya. Termasuk informasi tentang opsi penempatan Kantor Seksi Wilayah atau Kantor Resort, rencana pembangunan sistem komunikasi antar Resort dan Resort ke Kantor Seksi Wilayah. Persoalan yang dihadapi dapat saja lintas Resort. Oleh karena itu, berdasarkan persoalannya, beberapa Resort dapat dikelompokkan ke dalam 1 cluster. Namun demikian, untuk menyusun cluster harus didasarkan pada Profil Resort. Oleh karena itu, analisis Profil sebaiknya diarahkan untuk setiap Resort. Pengelompokkan Profil Resort berdasarkan tingkat kerusakannya dapat dibagi ke dalam :

Profil 1 : Resort Kategori Berat (> 60% kawasan rusak);

Profil 2 : Resort Kategori Sedang (< 20% kawasan rusak);

Profil 3 : Resort Kategori Aman (< 5% kawasan rusak);

 

Profil Resort sangat penting dalam rangka pengembangan bottom-up planning, di mana rencana kegiatan atau investasi didasarkan pada persoalan dan potensi per resort, atau gabungan (cluster) dari beberapa persoalan yang relatif sama yang dihadapi beberapa Resort.

Hasil ”overlay” peta arahan zonasi, kondisi tata guna lahan Daerah Penyangga, kelas lereng, jenis tanah/geologi, praktik budidaya masyarakat, kelembagaan lokal, jaringan jalan dikaitkan dnegan pusat-pusat pertumbuhan, dan sejarah interaksi desa-kawasan serta anatomi kerusakan kawasan, akan menentukan arahan atau usulan Action Plan (AP) dan Strategic Actions (SA) dalam pengurusan resort-resort tersebut di masa 3-5 tahun ke depan. AP dan SA disusun oleh Integrated Team dan kalau perlu dibantu oleh Tim Pakar yang diundang dari luar.

Gabungan dari berbagai cluster persoalan di seluruh Resort selanjutnya dikompilasi, dan menjadi bagian penitng dalam penyusunan Rencana Strategis (RS) Lima Tahun ke depan. Dokumen RS ini harus dikonsultasikan secara multipihak untuk mendapatkan masukan, perbaikan, dan kemungkinan komitmen dari para pihak untuk membantu. Baik dari Pemprov, Pemkab, swasta, lembaga swadaya masyarakat, maupun dari kelompok-kelompok masyarakat setempat. Dialog multipihak ini sebenarnya juga merupakan forum yang sangat efektif untuk membangun komunikasi multipihak, saling mengenal, dan diharapkan menjadi ajang untuk membangun pemahaman dan kesepahaman tentang banyak hal terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi di era otonomi daerah ini. Common Platform atau Common Agenda seharusnya dapat mulai dapat diidentifikasi sebagai hasil dari konsultasi ini, yang selanjutnya dapat dipakai sebagai wahana untuk melakukan Aksi Kolektif. Pola ini sudah diterapkan oleh TN.Gunung Halimun Salak yang difasilitasi oleh JICA dengan sangat intensif selama 5 tahun penuh, termasuk pengelolaan berbasis resort dan sistem monitoring kawasannya; TN Sebangau yang didukung oleh WWF, TN Gunung Leuser, bersama-sama dengan UNESCO.

Output

Keluaran yang diharapkan dari Penataan Kawasan adalah :

A. Peta Kerja

1. Peta tematik pembagian kawasan (Seksi-Resort), lokasi kantor seksi, resort;

2. Peta tutupan lahan kawasan dan daerah penyangga;

3. Peta (indikatif) zonasi kawasan;

4. Peta batas kawasan dan batas administratif kabupaten, provinsi;

5. Peta jaringan jalan;

6. Peta DAS, SubDAS, dan sungai.

B. Sistem Kerja

Di samping peta-peta kerja tersebut di atas, penataan kawasan ini juga harus mampu menghasilkan :

1. Tata hubungan kerja internal (BalaiàSeksi Wilayahà Resort);

2. Sistem kerja di setiap Seksi WilayahàResort;

3. Pola hubungan kerja internal-eksternal (kemitraan, kolaborasi, kerjasama, kontrak kerja);

4. Perencanaan berbasis resort, yang disebut sebagai perencanaan bottom-up, berbasis kondisi dan ragam sumberdaya, profil resort, dan aspirasi lokal atau setempat;

5. Sistem monitoring dan evaluasi internal dan multipihak.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: