SISTEM BLOK UNTUK PETA KERJA DAN PENATAAN KAWASAN KONSERVASI

Penataan kawasan konservasi (KK) lewat organisasi adalah membagi wilayah ke dalam satuan wewenang dan tanggung jawab Balai, seksi dan resort. Penataan kawasan berdasarkan fakta ekologi, sosial, ekonomi dan budaya adalah membagi wilayah ke dalam zona. Masih ada satu lagi, membagi KK ke dalam unit analisis, unit informasi atau satuan luas kegiatan untuk memudahkan sekaligus lebih menjelaskan hubungan antara variabel spasial (lokasi kegiatan) dengan variabel manajemen (aksi perencanaan, tindakan, dan monitoring/evaluasi).

 

Sistem blok sudah dikenal sejak 2600 tahun sebelum masehi. Mohenjo Daro, Babylon, Mesir, china, Teotihuacan Mexico adalah tempat-tempat yang mewariskan pengetahuan ini dalam aplikasi penataan kota. Hippodamus (±400 SM) yang dijuluki bapak perencanaan kota, mengaplikasikan sistem ini yang dikenal dengan nama Hippodamus plan (Grid plan). Dalam metoda ini, kota dibagi-bagi dalam satuan kotak persegi. Dalam pemetaan, Grid atau Blok merupakan penunjuk lokasi suatu objek dimana garis-garisnya berisi nilai koordinat tertentu. Cara yang sama yang digunakan kotak papan catur untuk mendefinisikan lokasi sebuah bidak.

Penataan kawasan hutan dengan sistem blok erat kaitannya dengan konsep hutan normal di masa abad 19 yang berkaitan dengan sistem silvikultur tebang habis permudaan buatan. Pada abad 14, kerajaan Prancis menerapkan pembatasan penebangan dan mengaturnya dalam suatu rotasi berkesinambungan. Sistem produksi yang mendasarkan pada kesatuan luas ini disebut couper at aire (Prancis), annual coupe (Inggris) atau Vak Werk Methoda (Belanda). Dalam sistem ini, suatu luasan dibagi dalam kotak-kotak sesuai daur[1].

Perusahaan-perusahaan HPH di Indonesia menggunakan sistem blok ini dalam Penataan areal konsesinya. Arealnya dibagi habis dalam petak atau blok tebangan berukuran 1 km x 1 km (100 ha). Para mandor dan pekerja yang berada di camp lapangan sudah familiar dengan istilah Blok Tebangan. Perum Perhutani menata kawasannya dengan mendasarkan kepada Petak sebagai kesatuan manajemen dan kesatuan administrasi. Kesatuan manajemen diartikan sebagai kesatuan tindakan pengurusan seperti penanaman, pemeliharaan atau pemungutan hasil hutan. Kesatuan manajemen ini memiliki volume pekerjaan yang dapat diukur dengan kesatuan luas, kesatuan waktu dan keadaan hasil pekerjaan. Dalam konteks kesatuan administrasi, bahwa setiap tindakan manajemen dicatat berdasarkan petak sebagai kesatuan[2]. Keadaan ini mensyaratkan agar setiap petak memiliki nomor dan luas yang tetap dan terjamin sifat tetap dan tempatnya. Anak Petak merupakan kesatuan tindakan silvikultur yang menunjukan wujud dari isi anak petak yang bersangkutan (kelas perusahaan, umur, keadaan tegakan).

SEKILAS PERBANDINGAN

A. Penataan Areal kerja Perum Perhutani
Penataan wilayah hutan yang dikelola Perum Perhutani mengacu Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan No. 143/Kpts/Dj/I/74 Tanggal 10 Oktober 1974 tentang Peraturan Inventarisasi Hutan Jati dan Peraturan Penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH).
Pada awalnya wilayah kerja Perum Perhutani dibagi ke dalam Bagian Hutan (BH) berdasarkan pertimbangan batas Daerah Aliran Sungai (DAS). Setiap BH terdiri dari kelompok hutan-kelompok hutan yang ditata batas oleh Planologi Kemenhut. Kelompok hutan tersebut kemudian dibagi lagi ke dalam petak-petak dengan mengacu kepada lampiran peta BATB dan batas-batas alam.

Petak-petak tersebut merupakan obyek kegiatan risalah lapangan dan studi sejarah pengelolaan. Salah satu hasilnya diarahkan kepada pembagian petak ke dalam anak petak sebagai satuan terkecil unit manajemen. Pengelompokan anak petak didasarkan pada 3 parameter yakni: Kesamaan jenis tanaman, kesamaan umur tanaman dan kelas tempat tumbuh (bonita)[3].

Menarik untuk dicatat, penataan kawasan Perum Perhutani telah dimulai sejak tahun 1874 lewat Reglemen Pemangkuan dan Eksploitasi Hutan di Jawa dan Madura1874 tanggal 14 April 1874. Terdapat beberapa hal penting yang diatur didalamnya[4] :

(1)   Pengaturan mengenai pemisahan pengelolaan hutan jati dengan hutan rimba non jati;

(2)   Hutan jati dikelola secara teratur dan ditata dengan pengukuran, pemetaan, dan pemancangan pal-pal batas, serta dibagi dalam wilayah distrikdistrik hutan;

(3)   Eksploitasi hutan jati diserahkan pengusahaannya kepada pihak suasta;

Pemangkuan hutan rimba yang tidak dikelola secara teratur diserahkan kepada Residen di bawah perintah direktur Binnelands Bestuur, dan dibantu seorang Houtvester.


contoh peta kelompok hutan Gn aseupan BH Carita

Ilustrasi 1. Contoh Peta Wilayah Kerja Perum Perhutani

B. Penataan Areal Kerja HPH

Penataan areal pada kawasan HPH mengacu kepada peraturan terakhir tentang silvikultur yang dikeluarkan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.9/VI/BPHA/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi[5]. Kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK) merupakan tahap pertama (ET-3) dimana pemegang konsesi membagi wilayahnya ke dalam blok kerja tahunan dan petak kerja yang disesuaikan dengan siklus tebang.

Pada HPH PT Sari Bumi Kusuma Kalimantan Barat, Penataan Areal Kerja menggunakan sistem blok dimana wilayah konsesi dibagi kedalam blok atau petak kerja bujur sangkar berukuran 1 km x 1 km (100 ha) dan diberi nomor urut. Pada batas petak di buat lorong batas dan di keempat ujungnya dipasang pal dari kayu Ulin. Blok kerja tahunan terdiri dari beberapa petak kerja.

Penulis tidak mengetahui alasan ilmiah mengapa petak tersebut berukuran 100 ha. Namun secara teknis rata-rata untuk satu petak, kegiatan cruising 100% atau kegiatan produksi tebang (2 traktor dan 2-4 chainsawman) dapat diselesaikan dalam waktu kurang lebih satu bulan.

Ilustrasi 2. Pembagian dengan Sistem Blok (Garis blok tidak menunjukan petak sebenarnya).

C. Penataan Areal Kerja Kawasan Konservasi (KK) : Resort dan Zonasi

Penataan areal kerja di KK menggunakan istilah Resort dan zona[6]. Setiap zona mencerminkan fungsi dan kondisi ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Penentuan zona akan mengarahkan bentuk tindakan dan investasi kegiatan yang khas sesuai zona. Pada batas zona secara fisik dilakukan penandaan di lapangan. Berdasarkan data terakhir, dari 521 KK yang ada, baru terdapat 47 unit yang masih belum membangun penataan zonasi.

Acuan penataan areal kerja[7] pada KK baru tersedia untuk taman nasional saja (Permenhut P. 56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional). Untuk fungsi lainnya sementara ini diberikan arahan Dirjen PHKA Nomor S.688/IV-KK/2007 tanggal 16 Juli 2007 perihal Penyusunan Zona Blok KSA/KPA. Dalam surat itu disebutkan bahwa :

  1. Istilah blok dalam TWA dan Tahura diganti dengan istilah zona
  2. Cagar alam dan Suaka Margasatwa ditata kedalam zona Inti, zona Perlindungan dan zona lainnya sesuai kebutuhan.
  3. Taman Wisata Alam ditata kedalam zona perlindungan, Zona Perlindungan dan zona lainnya sesuai kebutuhan.
  4. Taman Hutan Raya ditata kedalam zona Perlindungan, Zona Pemanfaatan, Zona Koleksi dan zona lainnya sesuai kebutuhan.

Terminologi lain yang berkaitan dengan penataan KK adalah resort. Praktek penentuan batas resort diserahkan kepada UPT (Unit Pelaksana Teknis) dan tidak ada arahan dari pusat. Umumnya pertimbangan batas resort didasarkan pada aksesibilitas dan batas administrasi desa. Di UPT KSDA umumnya satu resort berisi satu atau lebih kawasan konservasi. Di TN Rinjani, TN Halimun Salak dan TN umumnya, batas resort mengikuti batas desa. Di TN Kelimutu terdapat resort wisata dengan nama Unit Pelayanan Wisata (UPW). Di TN Gunung Gede Pangrango terdapat Resort Bodogol dan Resort Mandalawangi yang mengelola kawasan dengan tujuan tertentu.
Dalam konteks teritori atau administrasi, terdapat kemiripan logis antara pembagian petak di perhutani dengan pembagian batas resort di KK. Keduanya lebih mengarah pada pembagian wilayah tanggungjawab. Sementara dari aspek arahan perlakuan dan bentuk kegiatan, pembagian anak petak mirip dengan penataan zonasi.

PETA KERJA DAN SISTEM BLOK
Dalam pandangan Manajemen Informasi, Blok merupakan satuan atau unit informasi atau unit analisis. Dalam pandangan investasi, blok merupakan unit kegiatan. Menurut sistem blok, perbedaan luas kawasan berubah menjadi perbedaan jumlah blok dan otomatis parameter luasan hektar yang masih abstrak berubah menjadi parameter spasial yang konkret. Dalam prakteknya sendiri Peta Blok tersebut akan menjadi Peta Kerja yang efektif, difahami semua personel, mudah terkontrol dan terlokalisir dan tidak lagi menjadi peta imajiner yang hanya dikuasai oleh beberapa petugas resort saja.


Areal konsesi HPH, areal kerja Perum Perhutani ataupun areal kerja PHKA sama-sama didasari oleh Peta Penunjukan Menteri Kehutanan. HPH dan Perum Perhutani telah menerjemahkan peta tersebut menjadi peta kerja berskala skala lebih besar. PHKA sendiri dalam prakteknya belum mengimplementasikan, dan secara aturan belum memiliki arahan yang memadai untuk itu. PHKA masih menggunakan Peta penunjukan/penetapan parsial maupun peta kawasan hutan dan perairan per provinsi berskala kecil, sebagai peta kerja.
Dari aspek prakondisi, masih banyak kawasan yang belum selesai proses pengukuhannya (baca: penataan batas). Artinya, banyak kawasan yang belum memiliki peta tata batas berskala besar untuk membangun peta kerja. Kendala lain adalah tidak sedikit UPT yang kurang memiliki akses terhadap peta tata batas yang sudah ada. Berbeda dengan Perum Perhutani yang dasar penataannya didukung oleh peta tata batas berskala besar dan tanda batas fisik di lapangan.

Seperti apa bentuk peta kerja kawasan konservasi?
Peta Kerja adalah peta yang digunakan para petugas di lapangan dan kantor untuk bekerja. Jika peta kerja yang dimaksud adalah untuk keperluan navigasi petugas saat di lapangan maka Peta Rupa Bumi Indonesia ditambah delineasi batas fungsi/Seksi/Resort/Zonasi dan sebaran sarana prasarana sudah mencukupi. Peta kerja seyogyanya berskala besar (misal1:10.000) dan cukup meng-cover luasan resort dalam satu atau beberapa lembar peta kerja.
Peta kerja dapat mengadopsi model peta kerja HPH yang membagi habis wilayah kerjanya dalam blok berukuran 1 km x 1 km. Para mandor di HPH memiliki salinan peta sebaran petak atau blok tebangan dalam kertas kalkir seukuran kertas folio. Peta itu dilipat dan dimasukan ke saku untuk kebutuhan navigasi dan mengontrol kegiatan logging sehari-hari.
TN Gunung Halimun Salak menggunakan cara ini untuk membangun peta kerjanya. Peta skala 1:10.000 dibagi dalam kotak bujur sangkar blok berukuran 1 km X 1 km di lapangan yang digunakan untuk kebutuhan navigasi.
Model lain adalah Peta kerja Perum Perhutani yang kaya informasi. Peta ini berisi sebaran petak dan anak petak yang didalamnya memuat informasi kelas hutan, posisi pal batas, jaringan sungai/jalan, toponimi dan lain-lain. Kedua model peta ini mudah dan praktis untuk keperluan navigasi.
Mengingat kompleksnya variasi jenis kegiatan dalam pengelolaan KK dan kebutuhan berbagai variasi data, dapat saja dibuat standar minimal bahwa yang disebut Peta Kerja KK adalah album peta dasar tematik yang terdiri dari lampiran peta penunjukan/penetapan kawasan, peta tata batas, peta batas Seksi/Resort/Zonasi, peta citra satelit resolusi sedang dan peta RBI. Album peta ini wajib ada di setiap kantor resort meski tidak dibawa ke lapangan.


Unit pengelolaan terkecil di KK adalah Resort[8].  Menurut Wiratno (2010), Organisasi (PHKA) belum mampu membangun sistem pengelolaan yang berbasis pada pola pemangkuan kawasan. Resort-resort sebagai unit terkecil manajemen kawasan di tingkat lapangan belum dibangun[9] .  Sejauh ini konsep pembagian wilayah kerja ke dalam seksi/resort dan pembagian kawasan perlakuan ke dalam zona, sudah berada dalam arah yang benar. Memang terdapat variasi luasan resort di KK. Mulai dari resort Pulau Menjangan di TN Bali Barat seluas 165 ha hingga Resort Teluk Pulai di TN Tanjung Puting seluas 105.530 ha alias 20 kali luas TN Kelimutu. Ini adalah fakta yang akan menjadi problem efektifitas UPT menguasai lapangan, jika tidak diimbangi oleh input manajemen yang memadai (personil, anggaran, sarana, kebijakan, leadership).

Dibanding sebagai persoalan, ukuran luas resort lebih merupakan fakta yang bersifat given, baik menurut fakta ekologi atau fakta kebijakan pihak manajemen. Persoalannya, bagaimana memecah resort kedalam satuan unit luasan yang lebih kecil sebagai satuan unit analisis pada saat desktop riset dan perencanaan kegiatan, atau sebagai satuan unit pengelolaan pada saat survey lapangan, monitoring kerusakan, rehabilitasi kawasan.

Ilustrasi 3. Perbandingan Ukuran Resort dan Petak

Unit luasan terkecil, Unit kerja, unit analisis, unit pengelolaan, unit informasi, anak resort, petak, blok atau apapun istilahnya, penjelasannya mungkin dapat difahami lewat ilustrasi statistika. Suatu luasan resort dianggap sebagai populasi yang harus dibagi kedalam unit-unit contoh dengan luasan tertentu terdistribusi menurut parameter tertentu. Dalam kasus Perum Perhutani, petak dibagi kedalam anak petak menurut parameter umur tegakan, jenis tegakan dan bonita sehingga distribusi luasannya tidak seragam. Sementara di HPH, area konsesi sebagai populasi dibagi kedalam blok atau petak dengan distribusi luas seragam kecuali pada bagian batas tepi.
Tujuan dari pembangunan blok adalah membangun unit analisis atau unit kegiatan. Membantu melokalisir target wilayah agar fokus terarah. Memudahkan kontrol mana saja daerah yang belum ditangani, mana saja daerah yang tepat untuk suatu kegiatan tertentu. Tidak sekedar memenuhi logika statistika, pendekatan ini dapat memudahkan proses pengelolaan menjadi lebih detail dan argumentatif. Dengan pendekatan ini, dapat dibedakan mana saja unit luas yang bervegetasi baik dan tepat menjadi lokasi kegiatan survey fauna. Unit luas mana saja yang telah terbuka dan perlu dilakukan cek perambahan. Sebagai contoh, TN ujung Kulon menyatakan telah mengecek daerah terbuka di resort Citelang dalam satu kali kegiatan. Pernyataan ini tentu mengaburkan tehnik sampling karena luas resort tersebut 5.457,5 ha. Setidaknya minimal 10% atau 546 ha harus dicek terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pernyataan tersebut. Tambahan lain, tidak mungkin hal itu diselesaikan dalam satu kali kegiatan. Jauh lebih mudah diterima jika menyatakan bahwa telah dilakukan pengecekan daerah terbuka pada satu petak di Resort Citelang. Namun dengan pendekatan memecah peta resort ke dalam unit sampling kemudian mengoverlaykannya dengan data citra, TN Ujung Kulon dapat memberikan argumentasi yang lebih baik. Bahwa dari 71 unit sampling hanya ada 6 unit saja yang memiliki area terbuka seluas 45 ha. Dengan cara ini pernyataan seluruh daerah terbuka di resort Citelang telah dicek adalah benar.

Ilustrasi 4. Peta Resort Citelang TN Ujung Kulon digambarkan dalam rancangan Peta Kerja berbasis blok.

Masih berhubungan erat dengan gagasan peta kerja, bagaimana mengembangkan unit luasan sebagai satuan areal kegiatan terkecil pada suatu resort/seksi/UPT ? Pertanyaan diatas kembali muncul. Mengadopsi sistem di Perum Perhutani atau HPH?
Sebagaimana diketahui, ukuran anak petak di kawasan Perum Perhutani tidak seragam namun hal tersebut didukung oleh akurasi tinggi data distribusi umur dan jenis tegakan serta bonita. HPH mengembangkan model yang simpel berupa blok dengan luas seragam karena parameter yang dipakai hanyalah diameter, tinggi dan jenis komersil saja.

Bagaimana dengan KK ? akankah mengembangkan sendiri berdasarkan parameter-parameter khas yang dimilikinya. Apakah batas sub das yang secara alami tersedia dapat digunakan sebagai acuan bagi KK yang memiliki banyak sungai? Apakah sistem blok logis untuk diterapkan pada KK yang bertopografi relatif datar? Berapa ukuran luasannya? Mana yang lebih mudah diterapkan ?

unit analisis di TN manusela

Ilustrasi 5. Kawasan TN Manusela digambarkan sebagai populasi yang dibagi ke dalam sekumpulan unit sampel berdasarkan parameter Sub DAS dan parameter luas berupa blok.

Gambar diatas merupakan Peta blok dengan luasan 100 ha (1×1 km). Sistem koordinat cartesian menggunakan angka untuk sumbu X dan alfabet untuk sumbu Y. Penyebutannya tinggal disepakati apakah G6 atau 6G.
Perbedaan dari kedua gambar diatas bahwa Peta Blok A lebih inklusif dan membuka diri terhadap kawasan penyangga sebagai unsur eksternal riil yang harus dikenali, difahami dan dipetakan profilnya. Memasukkan batas desa dalam sistem blok termasuk menjaga konsistensi mengingat hampir seluruh UPT menggunakan batas desa dalam menata batas seksi dan resortnya. Pada gambar Peta Blok B, terkesan bersifat eksklusif dan tidak menyediakan ruang informasi spasial terhadap apa yang ada di sekitar kawasan.


Haruskah unit luas terkecil atau blok ditata batas? Tata batas berdimensi hukum dan menjelaskan hubungan hukum sementara blok berhubungan dengan kebutuhan navigasi dan unit informasi/analisis. Sebagian pemerhati mungkin akan berpendapat bahwa membuat lorong batas, menanam pal atau memaku label di pohon sama dengan merusak. Secara finansial, jauh lebih baik mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penanganan perambahan atau survey biodiversiti dari pada menata batas. Tanda fisik di lapangan bisa menumpang pada label zonasi sebagaimana telah diatur dalam lampiran Permenhut Nomor P. 56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman zonasi TN. Ide batas blok lebih baik imajiner saja. Batas blok cukup tergambar dalam peta dan tidak perlu ditata batas lapangan. Peta kerja resort yang memiliki informasi blok dapat di-convert sebagai basemap dalam pesawat GPS yang terdistribusi di setiap resort.


Apabila sistem blok sepakat diterapkan, maka ada beberapa detil yang harus ditetapkan secara nasional dan ditaati oleh UPT. Beberapa diantaranya adalah :

  1. Penggunaan sistem koordinat kartesian untuk blok. Sumbu mana yang menggunakan alfabet, sumbu mana yang menggunakan angka. Termasuk kesepakatan dalam penyebutannya.
  2. Penggunaan sistem koordinat geografi. Pada beberapa UPT yang masuk dalam satu zona UTM sangat memungkinkan menggunakan sistem kordinat UTM. Namun terdapat juga kawasan yang berada pada dua zona seperti TN Kerinci Seblat (Zona 47 dan 48). Pada level nasional menyediakan informasi peta menggunakan sistem UTM jelas tidak dimungkinkan dan melanggar aturan pemetaan. Oleh karena itu harus disepakati penggunaan koordinat geografis Latitude Longitude sebagai koordinat standar. Tinggal menyepakati apakah penulisannya dalam Seksagesimal (ddomm’ss”) atau Sentisimal (Derajat desimal)[10].   Problem teknis ini kerap mengganggu kecepatan dalam memproses dan menyajikan data apabila tidak ada kesepakatan.

Ada banyak aspek dalam mengelola kawasan konservasi, dan penataan kawasan adalah salah satunya. Penggunaan peta kerja dan pendekatan sistem blok sebagai unit informasi/analisis/kegiatan akan membantu mendeteksi tipologi resort, melokalisir target dan memfokuskan investasi lebih terarah. Jika ini telah terlewati, setidaknya jarak menuju manajemen berbasis resort semakin mendekat. Mudah-mudahan.


[1] Hasanu Simon (Pengaturan Hasil Hutan, 1994)

[2] Soedarwono Hardjosoediro (2010:227-228)

[3] Bonita atau kelas tempat tumbuh adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan produksi suatu tempat tumbuh jenis tertentu, volume atau tinggi rata-rata dari pohon-pohon dominan. Dominasi suatu umur pohon tertentu biasanya digunakan sebagai standara klasifikasi (Ir. Arifin Arief, MP, 2001, Hutan dan Kehutanan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta).

[4] I Nyoman Nurjaya, 2005, Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indoensia, Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005: 35 – 55, <http://eprints.ums.ac.id/347/1/3._NYOMAN_NURJAYA.pdf&gt;, diakses tanggal 17 September 2010

[5] Peraturan sebelumnya dapat ditelusuri pada

  • SK Menhut No. 485/Kpts/II/1989 tentang Sistem Silvikultur Pengelolaan Hutan Alam Produksi Indonesia
  • SK Dirjen Pengusahaan Hutan No. 564/Kpts/IV-BPHH/1989 tentang Pedoman Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)
  • Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan No. 151/Kpts/IV-BPHH/1993 tentang Pedoman dan Petunjuk Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) pada hutan alam dratan. Pengelolan hutan produksi dapat dilakukan dengan sistem silvikultr Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), tebang habis dengan permudaan buatan (THPB) dan tebang habis dengan permudaan alam (THPA).

[6] Zona dimaksud adalah zona Inti, Zona Rimba, Zona Pemanfaatan, Zona (Permenhut P. 56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional). Lihat dalam lampiran mengenai pedoman penataan batas fisiknya.

[7] Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, pada pasal 12 disebutkan bahwa  bahwa salah satu kegiatan penataan hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah pembagian kawasan ke dalam blok atau zona.

[8] Resort adalah unit pengelolaan terkecil yang mengandung unsur penanggung jawab. Pembagian resort berarti pembagian tanggung jawab wilayah kerja. Berbeda dengan penataan zona yang bertujuan sebagai pedoman perlakuan.

[9] Wiratno, 2010, Tantangan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia,  http://konservasiwiratno.wordpress.com, diakses 16 September 2010

[10] RSNI12, Badan Standarisasi Nasional tentang Pertukaran data lintang, bujur, dan tinggi lokasi geografis.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: